Dandim 1310/Bitung Dampingi Pangdam XIII/Merdeka dalam Kunjungan Kerja Menteri Kehutanan RI di Minahasa Utara

MINAHASA UTARA – Komandan Kodim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ, mendampingi Pangdam XIII/Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus, S.I.P., dalam kunjungan kerja Menteri Kehutanan RI, Raja Antoni, Ph.D. Kegiatan ini berlangsung di Mangrove Park LPHD Dariaga Mudae, Desa Darunu, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, pada Kamis (09/04/2026).

Kunjungan ini bertujuan untuk mendukung program pengelolaan hasil hutan oleh pemerintah serta penyerahan Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial kepada kelompok masyarakat. Selain itu, terdapat juga kegiatan penanaman bibit mangrove sebagai bagian dari pelestarian lingkungan pesisir. Menteri Kehutanan dan rombongannya disambut dengan acara adat dan tarian Masamper, diikuti dengan penanaman bibit mangrove dan sesi foto bersama.

Dalam laporannya, Dirjen Perhutanan Sosial, Ibu Catur Endah Prasetiani, S.SI., M.T., menyampaikan bahwa Desa Darunu akan menjadi fokus dalam pengembangan “Darunu Mangrove Park”. Ia menjelaskan bahwa Ditjen PSKL akan mendukung penguatan kelembagaan, seperti BUMDES dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), agar masyarakat bisa mengelola wisata mangrove secara mandiri. Menurutnya, pengelolaan hasil hutan yang bertanggung jawab akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan desa.

Selanjutnya, sambutan Gubernur Sulawesi Utara yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kehutanan, Rainer Nicko Dondokambey, S.Hut., M.A.P., mengungkapkan rasa terima kasih kepada Menteri Kehutanan atas perhatian pemerintah pusat terhadap sektor kehutanan di daerah. Ia berharap kunjungan ini dapat memperkuat sinergi dalam pengelolaan sumber daya hutan demi kesejahteraan masyarakat.

Di akhir acara, Menteri Kehutanan menyerahkan SK Perhutanan Sosial dan bantuan bibit dari Dirjen PDASRH, Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum. Ia berharap dengan adanya SK tersebut, masyarakat dapat mengelola hutan secara legal, produktif, dan berkelanjutan. Dandim 1310/Bitung menegaskan pentingnya sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga ekosistem pesisir serta meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan.