Tindakan Pemerintah Atasi Pelanggaran Hutan di Riau

RIAU, 20 November 2026 — Pemerintah Indonesia melalui badan yang berwenang, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), telah merampungkan tindakan penertiban terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP) serta PT Gemilang Sawit Lestari (PT GSL) yang beroperasi di Riau. Dalam tindakan ini, izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT RAPP yang mencakup area seluas 338.536 hektare dicabut. Selain itu, juga dilakukan penguasaan kembali terhadap pabrik kelapa sawit dan tanaman kelapa sawit PT GSL yang luasnya 42 hektare.
Dalam pelaksanaan penertiban ini, berbagai lembaga pemerintah berkolaborasi, melibatkan pejabat dari BPKP, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Kehutanan, yang menegaskan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum lingkungan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Gubernur Riau dan pihak terkait lainnya, menandakan pentingnya kolaborasi dalam menjaga keberlanjutan hutan di Riau.
Pencabutan izin PBPH PT RAPP telah tercantum dalam Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor 971 Tahun 2026 yang dikeluarkan pada 19 November 2026. Langkah tersebut diambil berdasarkan evaluasi yang menemukan pelanggaran yang bisa membahayakan lingkungan, seperti kebakaran berulang di lahan gambut dan keberadaan aktivitas illegal mining di kawasan hutan.
Sementara untuk PT GSL, penguasaan kembali areal mereka dilakukan setelah terungkap praktik pemrosesan hasil kebun yang berasal dari area hutan tanpa izin. Tindakan ini diharapkan dapat menghentikan aktivitas yang merusak dan mengembalikan pengelolaan kawasan hutan sesuai dengan regulasi yang ada.
